jump to navigation

Hak Dan Kewajiban Februari 11, 2012

Posted by ristek26 in Filsafat Akhlak.
trackback

PENDAHULUAN

Dalam perdebatan moral yang berlangsung dalam masyarakat dewasa ini paham “hak” memegang peranan penting. Sering kali kita mendengar diskusi tentang hak-hak asasi manusia dan penerapannya. Salah satu contoh yang kerap diperbincangkan di kedokteran tentang abortus dan dijalankan dibeberapa negara dengan hebatnya. Dalam pertukaran pikiran ini masalah ekologi dan lingkungan hidup tidak jarang dapat kita dengar  hak-hak generasi mendatang. Hak si ibu acap kali dipertentangkan denga hak janin yang belum lahir. Bahkan perdebatan ini sering diacu pada hak subjek penelitian ilmiah dan dalam forum intenasional berulangkali ditekankan bahwa setiap bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri

Mengingat pentingnya hak dibahas karena ini berkaitan dengan posisi manusia terhadap negara dan manusia sebagai subyek hukum. Tapi disamping itu hak berkaitan erat dengan  manusia sebagai makhluk moral. Makhluk yang memilki hak dan kewajiban sengai makluk yang bermoral. Dan ketika manusia lahir secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban, penulis ingin memaparkan pengertian hak dan kewajiban.

PEMBAHASAN

  1. Hakikat Hak.[1]

Apa itu hak?.Dapat dikatakan, hak merupakan klaim yang dibuat oleh orang atau kelompok yang satu terhadap yang lain atau terhadap masyarakat. Orang yang mempunyai hak bisa menuntut (dan bukan saja mengaharapkan atau menganjurkan) bahwa orang lain akan memenuhi dan menghormati hak itu. Tetapi bila dikatakan demikian, segera harus ditambah sesuatu yang amat penting : hak adalah klaim yang sah atau klaim yang dapat dibenarkan. Karena mengatakan klaim saja tentu tidak bisa dibenarkan. Ternyata sering dikemukakan klaim yang tidak bisa dibenarkan. Seorang penodong bisa saja mengklaim harat milik penumpang dalam kereta api.Tapi kita menyetujui bahwa klaim itu tidak sah. Sebaliknya kondektur kereta api menuntu agar penumpang membayar karcisnya. Itulah klaim yang bisa dibenarkan dan karenanya harus dipenuhi pihak yang bersangkutan.

 

 

  1. Macam – Macam Hak.

 

1. Hak Legal dan Hak Moral

 

Hak legal adalah hak yang didasarkan atas hukum dalam salah satu bentuk. Hak legal berasal dari undang-undang, peraturan hukum atau doukumen lainnya. Hak legal ini lebih banyak berbicara tentang hukum atau sosial.[2] Contoh kasus,mengeluarkan peraturan bahwa veteran perang memperoleh tunjangan setiap bulan, maka setiap veteran yang telah memenuhi syarat yang ditentukan berhak untuk mendapat tunjangan tersebut.

Hak moral adalah didasarkan atas prinsip atau peraturan etis saja. Hak moral lebih bersifat soliderisasi atau individu. Contoh kasus, jika seorang majikan memberikan gaji yang rendah kepada wanita yang bekerja di perusahaannya padahal prestasi kerjanya sama dengan pria yang bekeja di perusahaannya. Dengan demikain majikan ini melaksanakan hak legal yang dimilikinya tapi dengan melanggar hak moral para wanita yang bekerja di perusahaannya. Dari contoh ini jelas sudah bahwa hak legal tidak sama dengan hak moral.

 

2. Hak Khusus dan Hak Umum

 

Hak khusus timbul dalam suatu relasi khusus antara beberapa manusia atau karena fungsi khusus yang dimilki orang satu terhadap orang lain. Contoh: jika kita meminjam Rp. 10.000 dari orang lain dengan janji akan saya akan kembalikan dalam dua hari, maka orang lain mendapat hak yang dimiliki orang lain.

Hak umum dimiliki manusia bukan karena hubungan atau fungsi tertentu, melainkan semata-mata karena ia manusia. Hak ini dimiliki oleh semua manusia tanpa kecuali. Di dalam Negara kita Indonesia ini disebut dengan “ hak asasi manusia”.

 

3. Hak Individual dan Hak Sosial

 

Hak individual disini menyangkut pertama-tama adalah hak yang dimiliki individu-individu terhadap Negara. Negara tidak boleh menghindari atau mengganggu individu dalam mewujudkan hak-hak yang ia milki. Contoh: hak beragama, hak mengikuti hati nurani, hak mengemukakan pendapat dll.

 

Hak Sosial disini bukan hanya hak kepentingan terhadap Negara saja, akan tetapi sebagai anggota masyarakat bersama dengan anggota-anggota lain. Inilah yang disebut dengan hak sosial. Contoh: hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas pelayanan kesehatan.

 

4. Hak Positif dan Hak Negatif.

 

Menurut tradisi yang sudah cukup panjang, dibedakan antara hak positif dan negatif. Apakah artinya?. Suatu hak disebut hak negatif, jika saya bebas untuk melakukan sesuatu atau memilki sesuatu, dalam arti: orang lain tidak boleh menghindari saya untuk melakukan atau memiliki hal itu.Contoh: hak atas kehidupan, hak mengemukakan pendapat.

Hak positif adalah suatu hak bersifat postif, jika saya berhak bahwa orang lain berbuat sesuatu untuk saya. Contoh: hak atas pendidikan, pelayanan, dan kesehatan. Hak negatif haruslah kita simak karena hak ini terbagi lagi menjadi 2 yaitu: hak aktif dan pasif. Hak negatif aktif adalah hak untuk berbuat atau tidak berbuat sperti orang kehendaki. Contoh, saya mempunyai hak untuk pergi kemana saja yang saya suka atau mengatakan apa yang saya inginkan. Hak-hak aktif ini bisa disebut hak kebebasan. Hak negatif pasif adalah hak untuk tidak diperlakukan orang lain dengan cara tertentu. Contoh, saya mempunyai hak orang lain tidak mencampuri urasan pribadi saya, bahwa rahasia saya tidak dibongkar, bahwa nama baik saya tidak dicemarkan. Hak-hak pasif ini bisa disebut hak keamanaan.

5.  Hak Absoulut.

Setelah kita mengetahui klaim yang dapat dipelajari berbagai macamnya kita siap untuk menyelidiki beberapa masalah tentang hak. Masalah pertama yang harus dibicarakan adalah keabsolutan hak: apakah hak itu kuat, sehingga harus dianggap absolut?. Namun ternyata hak tidak ada yang absolute.[3] Mengapa? Menurut ahli etika, kebanyakan hak adalah hak prima facie atau hak pada pandangan pertama yang artinya hak itu berlaku sampai dikalahkan oleh hak lain yang lebih kuat. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup dan merupakan hak yang sangat penting. Manusia mempunyai hak untuk tidak dibunuh namun ini tidak berlaku dalam segala keadaan tanpa alasan yang cukup kuat. Seseorang yang membela diri akan penyerangan terhadap dirinya memiliki hak untuk membunuh jika tidak ada cara lain yang harus dilakukan. Salah satu contoh lain adalah warga masyarakat yang mendapat tugas membela tanah air dalam keadaan perang. Kedua contoh tersebut adalah contoh dimana hak atas kehidupan yang seharusnya penting dan dapat dianggap sebagai hak absolute namun ternyata kalah oleh situasi, keadaan, alasan yang cukup.

Kebebasan juga merupakan salah satu hak yang sangat penting namun hak ini tidak dapat dikatakan hak absolute karena hak ini juga dapat dikalahkan oleh hak lain. Seseorang yang mengalami gangguan jiwa dan membahayakan masyarakat sekitarnya dipaksa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa meskipun ia menolak. Kebebasan yang dimiliki orang tersebut merupakannya namun hak tersebut akhirnya kalah oleh hak masyarakat yang merasa terancam jiwanya.

Yang memiliki peluang lebih besar untuk dianggap absolut adalah hak-hak negatif pasif karean tidak perlu berkonflik dengan yang lain. Contoh bisa disebut hak untuk tidak dikenakan siksaan, tidak diperlakukan dengan kejam atau berperikemanusiaan dsb. Suatu hak adalah absolut jika berlaku mutlak, tanpa pengecualian. Kita bisa mengatakan juga bahwa suatu hak bisa dikatakan absolut, jika berlaku dimana-mana,tak berpengaruhui oleh keadaan. Kiranya sudah jelas, suatu hak absolut dalam arti ini tidak mengalami konflik dengan hak lain.

 

  1.  KEWAJIBAN

 

Kewajiban merupakan sesuatu yang wajib kita patuhi. Kewajiban mempunyai arti penting dari seorang warga negara. Proritas kewajiban hampir sama dengan hak, yakni selalu dijunjung tinggi. Penempatan kewajiban pun tidak terlalu beda dengan cara penempatan hak. Cara penempatan kewajiban tidak mengenal umur maupun golongan kehidupan ( kaya dan miskin), semuanya sama saja.

Kewajiban seseorang dapat dinilai dari bagaimana cara orang  tersebut itu patuh dengan semua peraturan-peraturan yang telah ada sejak kita di lahirkan di muka bumi ini.  Kewajiban seorang manusia terhadap agama yang telah ia yakini, kewajiban seorang anak, kewajiban warga negara yang bertempat tinggal di negaranya.

Kewajiban juga sangat dijunjung tinggi oleh hukum suatu negara, khususnya di indonesia. Samapai sekarang kewajiban pun sangat penting di utamakan. Kewajiban juga mempunyai perundang – undangan.Contoh kewajiban seorang manusia dengan Tuhan nya : menaati segala perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Dan kewajiban warga negara :Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk menaati semua peraturan – peraturan di mana pun ia tinggal, setiap warga negara berkewajiban untuk menghargai pendapat orang lain, setiap warga negara berkewajiban menghormati segala macam perbedaan yang ada di sekitarnya.

 

  1. Hubungan Antara Hak dan Kewajiban.

Bahwa ada hubungan erat antara hak dan kewajiban. Sering kita lihat bahasa hak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa kewajiban. Jika A berhak mendapat benda X dari B, maka kesimpulannya B berkewajiban memberikan benda X kepada A. kita mempunyai kesan bahwa hak memungkinkan untuk menagih kewajiban. Kesan spontan ini diperkuat lagi, jika kita teringat bahwa hak merupakan klaim. Kalau memang benar hak merupakan suatu klaim, bukankah hal itu dengan sendirinya berarti juga klaim terhadap seseorang?

Ada filosuf yang berpendapat bahwa selalu aad hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Pandangan yang disebut teori kolerasi itu terutama dianut oleh pengikut utilitarisme. Menurut mereka, setiap kewajiban seorang  berkaitan denga hak orang lain, dan sebaliknya setiap hak seseorang berkaitan dengan kewajiba orang lain untuk memenuhi hak tersebut. Mereka berpendapat  bahwa kita baru dapat bicara tentang hak dalam arti sesungguhnya, jika ada kolerasi itu. Hak yang tiada ada kewajiban yang sesuai dengannya tidak pantas disebut hak.

  1. Di pandang dari segi kewajiban

Dalam teori kolerasi ini perlu diakui bahwa memang sering terdapat hubungan timbal balik antar hak dan kewajiban, tapi tidak bisa dikatakan bahwa hubungan itu mutlak dan tanpa pengecualian. Tidak selalu kewajiban satu orang sepadan dengan hak orang lain.[4] Bahkan dalam konteks kewajiban legal pun, kewajiban yang didasarkan pada suatu peraturan resmi yang tidak selalu ada hak yang sesuai dengannya. Contohnya: pengemudi mobil wajib berhenti, bila lampu lalu lintas merah menyala, tapi tidak bisa dikatakan bahwa orang lain berhak agar pengemudi tertentu berhenti.

Ada fiosuf inggris abad ke-19, jonh Stuart Mill (1806-1873), mengemukakan perbedaan yang pantas diperhatikan. Ia membedakan antara duties of perfect obligation (kewajiban sempurna) dan duties of imperfect obligation (kewajiban tidak sempurna). Kewajiban sempurna selalu terkait dengan hak orang lain, sedangkan kewajiban tidak sempurna tidak terkait dengan hak orang lain.[5] Kewajiban sempurna didasarkan atas keadilan. Orang mempunyai kewajiban ini, jika orang boleh menuntut agar sesuatu diberikan kepadanya atau dilakukan baginya.  Hal itu paling jelas dalam kasus hak-hak khusus. Umpanya jika saya meminjam uang dari seorang teman dan saya berjanji akan mengembalikannya akhir bulan, maka saya mempunyai kewajiban terhadapnya dan teman saya mempunyai hak supaya uangnya diberikan kepadanya pada waktu yang disepakati itu. Kewajiban tidak sempurna tidak didasarkan keadilan, tapi mempunyai alasan moral lain. Misalnya, berbuat baik atau murah hati. Pengemis yang tertentu tidak berhak atas bantuan saya, biarpun saya berkewajiban untuk berbuat baik.

  1. Di pandang dari segi hak

Setiap kali mempunyai hak terhadap seseorang, maka seseorang itu mempunyai kewajiban terhadapnya. Hak-hak negatif selalu hampir sesuai dengan kewajiban kepada orang lain untuk tidak mengganggu atau campur tangan bila menjalankan hak-haknya. Kalau kita memandang hak-hak positif, Selain hak-hak khusus yang tertentu juga termasuk kelompok ini. Kesulitan ini menyangkut terutama hak-hak yang disebut sosial: hak atas pekerjaan , pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain. Kewajiban apa yang sesuai dengan hak-hak sosial. Jika setiap orang mempunyai hak atas pekerjaan, itu tidak berarti bahwa saya sebagai pengusaha mempunyai kewajiban memberikan pekerjaan kepada orang yang tetentu. Apalagi, lowongan pekerjaan yang mungkin ada dalam perusahaan yang saya pimpin, hanya dapat saya berikan pada satu orang saja dan bukan kepada semua orang yang berhak atas pekerjaan. Dari kenyataan ini beberapa filosuf menarik kesimpulan bahwa hak-hak sosial seperti itu hanya merumuskan cita-cita atau ideal yang berlaku dalam masyarakat dan tidak merupakan hak dalam arti yang sesungguhnya. Dan memang benar hak-hak ini tidak sesuai dengan kewajiban orang yang tertentu. Namun demikian, tidak bisa dikatakan juga bahwa tidak ada kewajiban apa pun yang sesuai dengan hak-hak sosial. Hak-hak ini sesuai dengan kewajiban masyarakat satu, lebih konkret kewajiban Negara untuk mengatur kehidupan sosial demikian sehingga setiap orang dapat memperoleh apa yang menjadi haknya. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menciptakan tatanan dimana hak sosial para warga Negara dapat terpenuhi.hak-hak. Sosial adalah ekuivalen dengan keadilan sosial. Contoh yang khusus menyangkut  situasi Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945  pasal 34 yang bunyinya fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara. Dalam penjelasannya apakah telah cukup jelas. Apakah orang miskin dan anak terlantar seperti yatim piatu dengan itu tidak diberikan hak. Tapi bukan dalam arti bahwa hak itu menimbulkan kewajiban kepada Menteri Sosial untuk memenuhi harapan setiap orang miskin dan anak yatim piatu yang minta bantuan kepadanya. Namun,  biarpun dalam hal ini orang miskin tidak bisa menuntut haknya, tapi ada kewajiban berat dari pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada masalah kaum miskin dan anak terlantar di tanah air ini. Hak yang dirumuskan dalam UUD 1945 menjadi omong belaka, jika pemerintah tidak berusaha keras untuk memperbaiki nasib mereka.

  1. Kewajiban terhadap diri sendiri

Ada cukup banyak filosuf yang menggangap cara berbicara ini pun mustahil saja. Menurut mereka, dalam kewajiban juga selalu terlibat dua pihak.[6] Tapi tidak menolak kemungkinan adanya kewajiban terhadap diri sendiri.

Bahwa kewajiban terhadap diri sendiri tidak boleh dimengerti sebagai kewajiban semata-mata terhadap diri sendiri. Di sini berlaku ungkapan inggris no man is an island. Kita sebagai individu dengan banyak cara menjalin dengan orang lain. Kewajiban yang kita miliki terhadap diri sendiri tidak terlepas dari hubungan kita dengan orang lain. Misalnya, saya mempunyai kewajiban untuk mempertahankan kehidupan saya, tapi kewajiban itu tidak terlepas dari tanggung jawab saya terhadap keluarga, teman-teman, serta lingkungan di mana saya hidup dan bekerja. Orang yang bunuh diri tidak saja melanggar kewajiban terhadap diri sendiri, tapi serentak juga terhadap orang lain. Dan orang muda yang menyia-nyiakan bakatnya, bukan saja melanggar kewajiban terhadap dirinya saja, tapi juga terhadap orang tua, sanak saudara, dan tanah airnya.

 

  1. Teori Tentang Hak Dan Individualisme

 

Kritik atas hak ini anatara lain dikemukakan oleh Karl Marx (1819-1883)) dalam karangan masa mudanya tentang permasalahan Yahudi (1843), ia mengemukakan kritik ini sebagai komentar atas deklarasi tentang hak-hak manusia dan warga negara yang di keluarkan di perancis waktu revolusi prancis(1789). Menurut Marx, hak-hak iyi tidak  lain dariapada hak-hak manusia yang egoitis. Dengan hak-hak ini egoisme manusia mendapat legitimasinya.

Bahwa hak-hak manusia mempunyai ciri-ciri induvidual. Hal itu disebabkan karena hak-hak itu didasarkan atas harkat individu sebagai manusia. Bahwa pemikiran tentang hak-hak manusia baru bisa muncul di zaman modern, ketika kebebasan individual manusia diterima dan dengan itu juga persamaam semua manusia. Kaitan historis ini tidak bisa disangkal. Dan karena itu bisa saja terjadi bahwa dalam arti tertentu masyarakat kadang-kadang harus kalah terhadap hak-hak individual.  Filosuf Amerika, Ronald Dworkin mengatakan bahwa hak-hak manusia seolah-olah merupakan “ kartu truf” yang dimenangkan di atas kebijaksaan yang ditentukan suatu Negara.[7] Hal itu jelas sekali dalam kasus conscientious objector, orang yang mempunyai  keberatan untuk melaksanakan suatu ketentuan Negara berdasarkan hati nurani. Misalnya, orang yang menolak memenuhi wajib militer. Di Negara yang mengenal wajib militer, semua laki-laki sekitar umur 18 tahun harus memenuhi panggilan Negara untuk masuk tentara. Tapi orang menurut hati nuraninya yakin ia tidak bisa masuk tentara, boleh menggunakan haknya ( hak mengikuti hati nurani) untuk membatalkan bagi dirinya kebijaksanaan Negara itu. Ia seolah-olah menggunakan haknya sebagai “ kartu truf” terhadap lawan mainnya, yaitu Negara.

Hak-hak manusia tidak sama dengan menolak masyarakat atau mengganti masyarakat itu dengan suatu kumpulan individu-individu tanpa hubungan satu sama lain. Hal yang di tolak dengan hak-hak manusia adalah totalitarisme, artinya pandangan bahwa Negara mempunyai kuasa absolut terhadap para warganya. Hak-hak manusia menjamin agar Negara tidak sampai mengilas individu-individu. Oleh karena itu adanya hak-hak ini Negara pun harus tunduk pada norma-norma etis. Sepanjang sejarah umat manusia ada despot, tiran atau diktator yang dengan seweng-wenang menjalankan pemerintahan Negara. Contohnya Kaisar Caligula dan Nero dalam zaman Roma kuno. Yang mencolok ialah totalitarisme dalam bentuk komunistis pun gagal. Komunisme mulai dengan aspirasi etis yang luhur. Tujuannya adalah mengakhiri penindasan manusia oleh manusia dan mendirikan suatu masyarakat dimana manusia satu tidak diistimewakan di atas yang lain. Dan merealisasikan masyarakat  dimana semua manusia sama derajatnya. Tapi ternyata disini tidak tercipta persamaan.

 

KESIMPULAN

 

Jadi dapat disimpulkan HAK dan Kewajiban mempunyai keterkaitan yang sangat erat, seta prioritasnya disuatu negara sangat dijunjung tinggi. Hak dan Kewajiban merupakan suatu ikatan batin yang dimiliki oleh setiap manusia. Karena Hak dan Kewajiban menjadi salah satu syarat kemajuan suatu negara.

DAFTAR PUSTAKA

 


[1]K.Bertens.Etik. hal: 178-179.Penerbit  PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta :2007.

[2]http://id.wikipedia.org/wiki/Hak

[3]http://id.wikipedia.org/wiki/Hak

[4] Ibid I. Hal 193

[5] Ibid I. Hal 194

[6] Ibid I. Hal  197

[7] Ibid I. Hal 200

Komentar»

No comments yet — be the first.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: